PEKANBARU, TAMPAN - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru beberapa waktu lalu mengikuti konferensi pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Dalam konferensi pers itu,  ada enak kota lainnya yang mengikuti kegiatan serupa.

Keenam kota lainnya yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Kota Bandung, Kota Makassar, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Tangerang dan Kota Sidoarjo. Ketujuh daerah yang mengikuti konfrensi pers bersama Menkeu itu diwakili oleh masing-masing wali kota.

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer membenarkan hal tersebut. Bersama Menkeu, Pemko Pekanbaru menyampai beberapa program untuk membangun percepatan di daerah-daerah.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer
“Kemarin kota-kota yang dibawah program khusus Kementerian Keuangan dan dalam rangka percepatan kebutuhan mendesak dari daerah-daerah, maka dipanggillah tujuh kota, yakni surabaya,, bandung, makassar, Pekanbaru, Semarang, Sidoarjo dan Tanggerang,” kata Sekda M Noer.

M Noer juga menjelaskan, saat itu Pemko Pekanbaru juga ditanya tentang permasalah apa saja yang menjadi kendala saat ini serta apa yang diharapkan dan tindak lanjut kedepannya.

“Jadi semua daerah menyampaikan semua permasalahan termasuk kendala-kendala  dan karena situasi keuangan negara, membuat program yang sudah direncanakan terganggu dan menjadi tertunda,” tambah M Noer.

Selain itu, menteri sendiri juga menjamin program yang direncanakan oleh tujuh kota tersebut akan menjadi prioritas. Untuk kota Pekanbaru, program yang diminta waktu itu adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mencukupi penyaluran air ke rumah tangga di Pekanbaru.

“Dari jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1,1 juta jiwa, jumlah rumah tangga yang dapat penyaluran masih dibawah 10 persen. Sekarang ini bagaimana PDAM kita melalui program SPAM ini dapat terlaksana untuk air bersih,” tambah mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Kota Pekanbaru tersebut.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Selain program SPAM, Pemko Pekanbaru juga meminta satu program tambahan yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Program tersebut yakni pembangunan jembatan siak V, yang menghubungankan jalan ring road dengan jalur trans sumatra dan koneksi langsung dengan tol Pekanbaru-Dumai.

“Oleh menteri, pihaknya menanggapi hal tersebut dan secara positif dipersilahkan untuk ditindaklanjuti dan memberikan secara prioritas,” papar M Noer.

Untuk pembangunan jembatan tersebut, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum akan turun langsung untuk menindaklanjuti rencana program tersebut. Salah satunya adalah berapa anggaran untuk pembangunan tersebut.

“Kita sudah hitung dan jika tertampung oleh pemerintah pusat dan hal tersebut sesuai dengan harapan wali kota dan wakil wali kota terpilih,” lanjutnya lagi

Pemko Pekanbaru juga berharap agar program tersebut pembiayaannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Riau. “Tetapi jika tidak bisa, kota akan mengambil alih pembangunannya. Karena itu merupakan pembangunan yang sangat dibutuhkan dan menunjang pembangunan daerah kita kedepannya,” tutup M Noer.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Erizal
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Erizal menambahkan, Jembatan Siak V ini memang sudah lama direncanakan. Bahkan, untuk perencanaan pembangunannya, sudah ada Detail Engineering Design (DED), izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga master plan jembatan tersebut juga sudah ada.

"Sekarang ini tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan kewenangan APBN atau Pemprov. Posisi jembatannya itu berada dekat dengan PLTU Tenayan Raya dan ujungnya ketemu di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Okura," jelas Erizal.

Untuk panjangnya sendiri, jembatan Siak V sepanjang 1350 M. Jembatan yang direncanakan pada tahun 2011 lalu tersebut sudah tidak ada kendala, termasuk soal lahan.

"Insya Allah pembangunannya paling lama tahun 2019 mendatang dan 2018 akan diusulkan biaya sebesar Rp 400 M lebih. Jika jembatan itu selesai, maka akan dapat efisiesni waktu, jarak, biaya serta
mengurangi kemacetan di kota. Dengan adanya Siak V ini juga akan ada perekonomian masyarakat naik. Karena banyak yang bisa dibuat nantinya," ucap Erizal.

Sebagaimana diketahui, bersama tujuh kota, Menkeu Sri Mulyani Indrawati melakukan konferensi pers. Kegiatan tersebut membahas sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur, antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menkeu sendiri juga menyampaikan dukungan pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh pemerintah daerah.

Saat ini, Pemerintah Pusat tengah mendorong penggunaan KPBU sebagaiskema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk menjembatani keterbatasan APBN dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi.

Berdasarkan RPJMN 2014-2019, APBN dan APBD hanya mampu membiayai kebutuhan pembiayaan infrastruktur sekitar 41 persen dari total kebutuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur daerah.

Adapun bentuk dukungan yang akan diberikan adalah penyediaan fasilitas penyiapan proyek, antara lain penyusunan kajian pra studi kelayakan, pendampingan transaksi/lelang, dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konstruksi, dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Dukungan tersebut diharapkan dapat membuat proyek KPBU daerah menjadi layak secara keuangan, sehingga menarik minat calon Investor dan perbankan. (Adv-Sekretariat/Diskominfo)
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.